Mempertanyakan Kebijakan Alih Fungsi Lahan

Oleh Indro Suprobo

Baru-baru ini, warga sebuah dusun di padukuhan Dayakan, desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, melayangkan surat protes dan penolakan terhadap rencana sebuah perusahaan pengembang perumahan yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan intervensi berupa penggalian jalanan dusun. Penggalian jalan dusun itu sedianya dimaksudkan untuk keperluan pemasangan jaringan pipa air minum khusus bagi bakal perumahan tersebut. Surat tersebut ditujukan kepada Pihak Perusahaan Perumahan dan Perusahaan Daerah Air Minum, dengan tembusan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Protes dan penolakan itu muncul bukan semata-mata disebabkan oleh model intervensi proyek yang tidak melakukan komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga dusun, melainkan terutama karena warga dusun sudah sampai pada batas kesabaran menanggung segala ketidakjelasan berkaitan dengan kebijakan alih fungsi lahan yang digunakan untuk pengembangan perumahan tersebut. Pantas disampaikan di sini bahwa lahan seluas kurang lebih delapan hektar yang dialihfungsikan untuk pengembangan perumahan tersebut, pada mulanya merupakan lahan pertanian yang sangat subur dan produktif, serta menjadi lahan resapan air di wilayah itu. Kurang lebih separoh dari lahan itu juga merupakan lahan berstatus tanah kas desa.

Membunuh Penghidupan

Sebelum dialihfungsikan, lahan tersebut menjadi lahan penghidupan bagi banyak orang yang tinggal di sekitarnya. Kesuburan yang terhampar dan kelimpahan air yang mengalir menjadi anugerah dan surga bagi warga yang dapat menanam padi, sayuran dan palawija. Mereka yang bisa nunut tandur dan panen di tanah kas desa itu jumlahnya tidak sedikit. Tak mengherankan jika lahan ini boleh disebut sebagai penyambung hidup.

Ketika tiba-tiba terpasang papan larangan untuk mengolah lahan tersebut, warga dusun merasa tersentak dan kecewa. Apalagi ketika tahu bahwa lahan tersebut akan dialihfungsikan untuk pengembangan perumahan. “Wah proyek punika mejahi tedhinipun tiyang kathah (Wah proyek ini membunuh penghidupan banyak orang),” kata salah seorang warga lanjut usia yang kecewa, yang sehari-harinya ikut numpang menanam di lahan tersebut.

Kehadiran buldoser dan mesin besar lainnya, terasa sangat menyayat hati dan seolah-olah menggilas kehidupan masyarakat petani dan buruh tani di bawah roda-roda kekuasaan dan kepentingan segelintir orang. Deru mesin yang menghalau ketenangan desa, terasa membungkam seluruh jeritan hingga tak lagi keluar suara, kecuali kesedihan mendalam yang tersisa.

Tidak Transparan

Lebih mengecewakan lagi, informasi tentang alih fungsi lahan ini tampaknya tidak transparan. Pemerintah Desa tidak pernah memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban yang memadai kepada warga dusun perihal alih fungsi lahan itu. Apakah tanah kas desa yang dijual dan dialihfungsikan itu telah dicarikan gantinya? Di manakah letak lahan pengganti itu? Berapa total harga jual lahan tersebut? Seandainya terdapat lahan pengganti, berapakah harga beli lahan pengganti tersebut? Bagaimanakah posisi keuangan terakhir dari hasil jual beli lahan tersebut? Seandainya terdapat saldo, dimasukkan dalam pos yang mana dan digunakan untuk apa?

Lebih serius lagi adalah pertanyaan-pertanyaan warga yang masih menggantung sampai saat ini berkaitan dengan kebijakan alih fungsi lahan tersebut. Sangat dimaklumi bahwa proses alih fungsi lahan itu pasti melibatkan banyak pihak dan instansi yang berkaitan dengan analisis kelayanan dan proses perijinan.

Manakah alasan-alasan yang fundamental dan krusial sehingga lahan subur yang sangat produktif dan berfungsi sebagai resapan air itu seolah-olah secara sangat ringan dapat  dialihfungsikan? Bagaimanakah landasan argumentatif dari kebijakan tersebut? Manakah pertimbangan-pertimbangan rasionalnya sehingga Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ijin yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang dibuatnya sendiri?

Bahkan, seandainya Pemerintah Daerah memiliki alasan bahwa kebijakan soal alih fungsi lahan itu dilandaskan pada perubahan rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah sebagai akibat dari erupsi Merapi, alasan itu tidak sahih dan tidak memiliki daya bukti karena mereka yang akan menjadi penghuni perumahan itu bukanlah masyarakat korban erupsi Merapi, melainkan mereka yang berkantong tebal, mengingat perumahan yang dibangun ini merupakan perumahan megah dan mewah. Kemegahan dan kemewahan itu tercermin sangat nyata pada patung-patung besar dan gagah yang dibangun di pintu gerbang muka.

Lebih lagi, jika dikaitkan dengan hasil pengkajian dan pemetaan tentang ancaman dan kerentanan terhadap risiko bencana, seandainya telah tersedia, kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan tingkat kerentanan terhadap risiko bencana di mana masyarakat sekitar lahan tersebut mengalami defisit kapasitas dalam hal penyediaan dan ketahanan pangan.

Pertanggungjawaban kebijakan alih fungsi lahan tersebut, baik di tingkat Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, masih merupakan wilayah gelap sampai saat ini. Tentu saja, kondisi tidak transparan dan gelap ini sangat mudah mengundang kecurigaan akan adanya peluang-peluang manipulasi dan korupsi. Kecurigaan tersebut sangatlah wajar, beralasan, dan pantas mendapatkan perhatian serius. Kecurigaan yang muncul di dalam pikiran banyak warga masyarakat ini, sepatutnya ditanggapi.  Karena menyangkut kebijakan alih fungsi lahan atas tanah kas desa, sudah sepatutnya pula protes dan penolakan masyarakat ini menjadi keprihatinan Pemerintah Propinsi.

Mencederai Demokrasi

Kebijakan alih fungsi lahan yang diungkap dalam tulisan ini tentu saja hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus lain yang barangkali tidak sempat mengemuka di media publik. Namun satu contoh yang konkret ini dapat menjadi petunjuk yang gamblang bahwa praktik kebijakan alih fungsi lahan itu cenderung tidak berlandaskan pada prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat lebih luas, melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat lebih luas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Tiadanya transparansi dan pertanggungjawaban, pada dirinya sendiri sudah merupakan petunjuk sangat jelas tentang perilaku tata kelola pemerintahan yang tidak baik dan mencederai demokrasi.

Pembiaran terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Di dalam pembiaran tersebut seolah-olah tersimpan cara berpikir bahwa masyarakat adalah warga yang tidak tahu menahu tentang segala sesuatu dan hanya dapat bersikap setuju kepada segala titah aparat Pemerintah.

Dimulai dari Tingkat Desa

Protes dan penolakan warga dusun ini, sudah sepantasnya menjadi peringatan keras untuk sekian kalinya bahwa Pemerintah Daerah sudah semestinya mengevaluasi kebijakan alih fungsi lahan secara serius. Pengambilan keputusan tentang alih fungsi lahan, apalagi bila menyangkut lahan subur dan produktif yang sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan, lebih-lebih apabila lahan itu merupakan tanah kas desa, sangat mutlak diperlukan adanya partisipasi warga. Secara konkret hal ini harus dimulai dari tingkat Pemerintah Desa.

Forum-forum rembug warga di tingkat dusun dan di tingkat kring atau padukuhan, merupakan forum-forum penting yang menjadi media utama bagi pengembangan partisipasi warga. Segala bentuk rencana dan pertanggungjawaban sudah semestinya digulirkan dan dibahas di dalamnya. Karena rembug warga yang masih terpelihara di dusun-dusun dan di padukuhan tersebut merupakan praktik paling dekat dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang menghargai dan menjunjung tinggi praktik kedaulatan rakyat, adalah satu-satunya pemerintahan yang paling pantas disebut sebagai bermartabat.***

Semoga Benih Itu Bertumbuh

“Para pencari suaka yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Bangil punya kehendak dan cita-cita yang kuat untuk menuju Tanah Terjanji, untuk mengalami kemerdekaan dan membangun hidup yang baru. Untuk merekalah JRS ada di Pasuruan. Kami mengunjungi mereka, menemani mereka, mendengarkan cerita mereka. Kami belajar berharap dari mereka. Kami belajar untuk memiliki sikap hidup yang tangguh dari perjuangan dan tekad mereka, meskipun tidak ada kepastian, kapan mereka akan sampai ke Tanah Terjanji,” kata Maswan SJ dalam salah satu kotbah hari Minggu di hadapan umat Paroki St. Antonius Padua, Pasuruan.

Kotbah dalam misa itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jesuit Refugee Service untuk membuka wawasan masyarakat tentang pencari suaka.

Dalam bulan Juli dan Agustus 2012, JRS melakukan upaya membangun kesadaran publik tentang keberadaan para pencari suaka di Indonesia dengan  memperkenalkan karya-karyanya kepada komunitas dan masyarakat. Pada tanggal 18 Juli 2012, kegiatan itu dilaksanakan bersama dengan para guru SMAK dan SMK Mgr. Soegijapranata, Pasuruan. Pada tanggal 19 Juli 2012, kegiatan dilakukan bersama dengan para siswa dan siswi SMAK dan SMK Mgr. Soegijapranata, dan pada tanggal 5 Agustus 2012, kegiatan dilakukan bersama dengan umat Paroki St. Antonius Padua, Pasuruan.

Bersama Para Guru

Tumpukan foto para pengungsi dan pencari suaka yang oleh teman-teman JRS Pasuruan ditata di atas meja, seolah menjadi magnet yang menarik perhatian para guru. Mereka memilih satu foto yang menyentuh hati mereka lalu membagikan apa yang dipikirkan atau dirasakan kepada yang lain.

“Saya teringat anak saya di rumah,” tutur Arita Mulyastuti, seorang Wali Kelas, sambil menunjukan foto Sonia, seorang anak berusia 8 tahun asal Syria yang harus menghabiskan waktunya bersama orang-orang dewasa di Rudenim Surabaya. “Saya membayangkan kalau hal ini terjadi pada anak saya. Bagaimana ia harus berada dalam situasi semacam ini,” ucapnya haru. Arita dan para guru yang lain tidak menyangka bahwa di tengah mereka ada orang-orang yang menghadapi pengalaman sulit dan tercerai dari orang-orang yang dikasihinya, demi memperjuangkan hidup yang lebih aman dan damai.

Sharing para guru dan tanya jawab dengan teman-teman JRS menjadi sarana yang membuka gambaran tentang kehidupan para pencari suaka. “Laki-laki, kepala keluarga, atau anak lelaki tertua biasanya menjadi incaran kelompok garis keras di Afghanistan. Itulah sebabnya keluarga akan mendahulukan mereka untuk lari dan pergi dengan harapan bahwa setelah tiba di Australia, mereka dapat mengajukan penyatuan keluarga,” terang Taka Gani, National Program Officer JRS.

Kondisi mereka sebagai pencari suaka di negeri lain seringkali tidak mudah. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam rumah detensi dengan kamar berjeruji besi, menanti-nantikan status mereka sebagai pengungsi dalam waktu yang lama dan tidak pasti, serta terpisah dari orang-orang yang tercinta. “Banyak di antara mereka yang menunggu bertahun-tahun di rumah-rumah detensi dengan kondisi seperti ini untuk mendapatkan status pengungsi,” terang Zainuddin, koordinator JRS Pasuruan sambil menunjukkan foto para deteni yang hanya bisa memandang penuh harap sambil menggenggam erat jeruji besi.

“Lalu kira-kira apa yang dapat kami lakukan?” tanya Untung, salah satu staf pengajar SMK Soegijapranata. “Banyak hal dapat kita lakukan untuk mereka. Salah satunya adalah dengan datang dan mengunjungi mereka. Mereka sangat senang kalau ada orang yang mau mengunjungi mereka,” jawab Taka Gani.

“Kalau saya bertemu dengan anak seperti ini, ingin rasanya mengangkat mereka menjadi anak saya,” kata Joana Irawati sambil menunjukkan wajah salah satu Unaccompanied Minor (UAM)  yang tercetak di kertas glossy.

Bersama Para Siswa

Suasana yang kurang lebih sama juga dialami oleh para siswa dan siswi SMAK dan SMK Soegijapranata ketika mereka berkenalan dengan kehidupan para pencari suaka bersama teman-teman JRS.

“Kami memilih foto ini karena kami tersentuh oleh peristiwa yang dihadapi oleh Sadra,” tutur Christian Dofiyanto, juru bicara kelompok XII IPS 2. Kelompok ini memilih foto coretan isi hati Sadra di atas tembok kamarnya. Ia adalah deteni asal Iran. Ungkapan hati Sadra adalah sebuah doa kerinduan terhadap sang ibu yang meregang nyawa dalam tragedi Trenggalek, 17 Desember 2011. “My beauty Mom, you’re always in my heart and I always think about u. I love u Mom.”

“Kami ingin mengetahui bagaimana keadaan Sadra sekarang. Dan jika kami bertemu dengan dia kami ingin memberi penghiburan dan kasih sayang serta perhatian supaya ia merasa lebih baik,”tambah Christian.  “Ibu adalah seseorang yang paling berharga dalam hidup kita. Perjuangan seorang ibu tidak pernah tergantikan di dunia ini,” tutupnya.

Paulus Sudarsono, wali kelas X-1 SMAK Soegijopranoto berpendapat bahwa kegiatan bersama JRS bermanfaat besar dalam menumbuhkan semangat kepedulian generasi muda zaman ini. “Menurut saya kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan kepedulian serta rasa kemanusiaan generasi muda yang saat ini cenderung egois dan acuh tak acuh karena virus playstation,” ujarnya.

Bersama Umat Paroki

Dalam kesempatan lain, ketika memperkenalkan karya-karyanya kepada umat Paroki St. Antonius Padua, Pasuruan, JRS dapat berbagi pengalaman bersama kelompok yang lebih beragam. Tujuhpuluhan orang duduk memenuhi 16 baris bangku gereja. Mereka datang dari berbagai latar belakang: guru, biarawati, ibu rumah tangga, PNS, pedagang, pelajar, pensiunan tentara, aktivis paroki, orang muda, pengurus lingkungan, WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia), Legio Maria, KTM (Komunitas Tri Tunggal Maha Kudus), dan PDKK  (Persekutuan Doa Karismatik Katolik). Keberagaman mereka diikat oleh semangat guyub untuk mengenal salah satu karya pelayanan Gereja Katolik di Indonesia. “Umat harus tahu bahwa Gereja Katolik memiliki pelayanan yang beragam, salah satunya JRS dengan pelayanan kepada para pengungsi,” tutur Romo Adam Suncoko Pr.

Pemutaran film A Well Founded Fear dan rangkaian foto-foto kehidupan para pencari suaka yang digelar di hadapan umat yang hadir, telah menjawab rasa ingin tahu mereka. Kisah kehidupan Muhammad Rizai dan rekan-rekannya yang dideportasi dari Australia, telah membuka mata tentang perjuangan orang-orang yang tersingkir dari tanah lahirnya.

“Suku Hazara adalah kaum minoritas di Afghanistan dan mereka menganut aliran Islam Syiah. Bagi kelompok garis keras, dua hal ini menjadi alasan untuk menghalalkan darah mereka,” tutur Zainuddin.  Kenyataan kehidupan yang dialami oleh para pencari suaka ini, dengan segala penganiayaan dan diskriminasi yang dihadapinya, menyentak kesadaran semua yang hadir.

Kenyataan hidup yang demikian ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi JRS dalam menemani, melayani dan membela hak-hak mereka yang terpaksa mengungsi. Di hadapan tantangan yang terlalu besar, setiap orang dipanggil untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Allah.

“Lika-liku pelayanan seperti yang dihadapi JRS tidak bisa digeluti dengan mengandalkan usaha manusiawi belaka. Ketika kami menemukan tantangan besar dalam pelayanan, kami diingatkan oleh pesan Romo Pedro Arupe SJ (pendiri JRS) untuk selalu berdoa dan berdoa,” kata Maswan SJ.

Semua yang hadir terdiam. Barangkali mereka lalu merenungkan kemungkinan-kemungkinan daya Ilahi yang terus berkarya di tengah dinamika hidup manusia, di tengah kerasnya derita maupun di dalam keheningan syukur tiada terkira. Melalui sharing pengalaman tentang bagaimana menemani, melayani dan membela para pencari suaka, JRS telah menaburkan benih-benih kesadaran tentang pentingnya berbagi hati dengan mereka yang terpaksa mengungsi demi menyelamatkan kehidupan. Semoga benih itu sungguh jatuh di tanah yang subur sehingga bertunas dan bertumbuh dalam beragam pelayanan yang mengalir dari lebih banyak hati.

Indro Suprobo

Publikasi awal di JRS Indonesia

Catatan Kecil di Hari Pengungsi

“Anak saya sekarang berumur tiga tahun, tetapi saya belum pernah melihat wajahnya,” ata seorang pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di Sewon, Bantul, Yogyakarta. “Saya meninggalkannya ketika masih dalam kandungan. Sejak itu saya tidak berjumpa dengan istri dan anak saya,” lanjutnya dengan tatapan mata lurus ke depan, menyembunyikan kesedihan dan kesepian mendalam di tengah keriuhan suasana peringatan Hari Pengungsi Sedunia. Ia yang sebelumnya sangat bersemangat ikut menari dan memperagakan seni beladiri Kungfu, tiba-tiba diam terpaku sambil menggenggam segelas teh hangat di tangannya. Teman di sebelahnya hanya sanggup memeluk dan menepuk-nepuk pundaknya dalam keheningan, tanpa sepatah kata pun.

Kemeriahan musik dan lagu-lagu yang dibawakan oleh para penyanyi pada malam peringatan Hari Pengungsi Sedunia, memang menyulut spontanitas, semangat dan kegembiraan para pengungsi. Mereka asyik menari dan menyanyi bersama dalam keceriaan. “Kegembiaraan semacam ini harus saya nikmati, supaya tidak stress dengan banyak masalah,” ungkap pengungsi lain yang sejak awal acara selalu berdiri dan menari mengikuti lagu-lagu yang dibawakan. Sesekali ia juga membawakan lagu-lagu tradisional berbahasa Parsi diiringi tepuk tangan dan musik alami dari mulut para pengungsi.

Bagaimanapun juga, seluruh kemeriahan ini tak mampu menyembunyikan suasana batin terdalam para pengungsi yang terpaksa terpisah dari orang-orang yang paling dicintai dan memberikan arti dalam kehidupan. Seluruh aktivitas yang dilakukan hanyalah mampu mengurangi kesedihan dan membantu mengolah batin agar menjadi lebih kuat dan berdaya tahan menghadapi seluruh kesulitan.

“Berlatih Kungfu itu baik untuk kekuatan tubuh dan kekuatan mental,” kata salah seorang pengungsi. “Tubuh kita menjadi lebih kuat menghadapi pukulan, tendangan, dinginnya air dan suhu udara. Namun secara mental, kita juga menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan terberat yang sanggup kita tanggung,” lanjutnya.

Hari Pengungsi Sedunia memberikan peringatan bahwa akar masalah dari pengungsian musti ditanggapi secara lebih serius. “Kepengungsian terjadi di banyak tempat karena adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan,” kata Dafri Agussalim, MA, staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. “Sayangnya, pengungsian cenderung tidak dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, namun lebih disikapi sebagai persoalan politik,” lanjutnya. Akibatnya, pemenuhan hak asasi pengungsi menjadi rentan. Mereka tidak mendapatkan akses untuk dapat memenuhi hak-hak dasarnya. Pemerintah dan negara-negara di mana para pengungsi berada, semestinya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak mereka. “Kenyataannya instrumen Hukum Internasional tidak cukup kuat mendorong perlindungan terhadap pengungsi. Ini disebabkan oleh perbedaan pijakan dasar asumsi antara kedaulatan Hukum Nasional dan Hukum Internasional.”  tambahnya.

Terhadap negara-negara yang memiliki persoalan besar berkaitan dengan “pelanggaran kemanusiaan” yang mengakibatkan pengungsian, diperlukan adanya tekanan dengan pendekatan regional yang lebih kontekstual dari sisi kultural dan sosial, supaya tekanan itu lebih berdampak efektif.  Kedekatan nilai-nilai kultural dan sosial tampaknya lebih membantu produktivitas dialog dan komunikasi antarnegara dalam mengatasi “masalah kemanusiaan” dalam suatu negara.  Kebijakan pelibatan produktif negara-negara anggota ASEAN dalam menangani persoalan dalam negeri suatu negara anggota yang berimplikasi kepada negara-negara tetangga, merupakan salah satu contohnya. Persoalan pelanggaran HAM dan gagalnya demokrasi di suatu negara yang mengakibatkan pengungsian tentu saja memiliki dampak bagi negara-negara tetangga yang lain.  Oleh karena itu, persoalan internal yang melahirkan pengungsi itu juga mengundang keterlibatan produktif negara-negara tetangga untuk ikut aktif menyelesaikannya.

Saat ini para pengungsi rentan mengalami kriminalisasi. Mereka bukanlah penjahat, namun cenderung diperlakukan sebagai orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Para pengungsi tidak semestinya dicap kriminal  karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang dalam seluruh keterpaksaan harus meninggalkan tanah asalnya, seluruh harta bendanya, seluruh dokumen pribadinya, dan semua orang yang dicintainya, demi menggapai sebuah tanah harapan yang mampu memberikan kedamaian dan keselamatan.

Hitung-hitungan politis dan prosedur teknis perundang-undangan yang tidak disertai dengan keprihatinan mendalam terhadap persoalan Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan, menjadikan orang-orang yang berwenang mengurusi pengungsi cenderung mengalami kesulitan untuk membedakan antara pelanggar undang-undang dan orang-orang yang justru membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

Di antara suramnya sikap pemerintah dan negara-negara dalam menangani pengungsi, ternyata kita masih dapat melihat harapan yang berkilau. Harapan itu justru muncul dari masyarakat desa yang sederhana, jujur, ikhlas dan penuh keramahan. Salah satunya adalah kepala Padukuhan Pandes, di Sewon, Bantul, Yogyakarta yang mengatakan kepada para pengungsi,”Kami sangat berharap, semoga para pengungsi dapat hidup berbaur dengan semua warga di sini sebagai saudara-saudari dan sebagai keluarga, meskipun kita berbeda-beda.”

Orang-orang sederhana yang menyediakan keramahan dan persaudaraan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang terpaksa tak memiliki negara dan kewarganegaraan, adalah orang-orang yang sedang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang terbuka untuk terus belajar, dididik, dan diperkaya oleh duka dan kecemasan sesama.  “Para pengungsi ini membuat saya mengerti bahwa adat yang berbeda telah melahirkan cara memasak yang berbeda namun justru lebih sehat, tidak menimbulkan sakit maag dan asam urat,” eloroh seorang ibu warga dusun Pandes.

Maka terbuktilah apa yang dinyatakan oleh pepatah kuno bahwa kebijaksanaan itu terbuka kepada mereka yang sederhana dan ikhlas hatinya, namun tersembunyi bagi mereka yang cerdik-pandai dan berkuasa.

Indro Suprobo

Publikasi awal di JRS Indonesia